Penindasan dan Perlawanan terhadap Jepang

C. Pengerahan dan Penindasan Versus Perlawanan

Dibalik senyum manis dan propaganda yang menjanjikan ternyata jepang bertindak kejam. Jepang telah mengarahkan semua potensi dan kekuatan yang ada untuk menopang perang yang sedang mereka hadapi untuk melawan sekutu. Jepang juga menguras asset kekayaan yang dimiliki Indonesia untuk memenangkan perang dan melanjutkan industry di negerinya. Kebijakan-kebijakan yang dikerahkan oleh jepang dalam mengarahkan semua kekuatan yang ada di Indonesia dan juga kekejaman jepang dalam berbagai bentuk kerja paksa , serta kebijakan-kebijakan yang menyakitkan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu maka wajar jika muncul berbagai perlawanan.

1.      Ekonomi Perang

     Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia diterapkaan “Ekonomi Perang”. Artinya semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk memenuhi kepentingan perang. Perlu dipahami bahwa sebelum memasuki PD II, jepang sudah berkembang menjadi negara industry dan sekaligus menajdi kelompok negara imperialis di Asia. Oleh karena itu, jepang malakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya. Sasaran utamanya antara lain Korea dan Indonesia. Dalam bidang ekonomi Indonesia sangat menarik bagi jepang. Sebab Indonesia merupakan kepulauan yang begitu kaya akan hasil bumi, pertanian, tambang, dan lain-lain. kekayaan Indonesia tersebut sangat cocok untuk kepentingan industry jepang. Indonesia juga dirancang sebagai tempat penjualan produk-produk industrinya. Meletusnya PD II pada hakikatnya merupakan wujud konkret dari ambisi dan semangat imperialism masing-masing negara untuk memperluas daerah kekuasaannya.

     Oleh karena itu, pada saat berkobarnya PD II, Indonesia benar-benar menjadi sasaran perluasan pengaruh kekuasaan jepang. Bahkan, Indonesia kemudian menjadi salah satu benteng pertahanan jepang untuk membendung gerak laju kekuatan tentara Serikat dan melawan kekuatan Belanda. Setelah berhasil menguasai Indonesia, jepang mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi yang sering disebut self help. Hasil perkeonomian Indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintahan jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Kebijakan jepang itu juga sering disebut dengan ekonomi perang.

         Kebutuhan pangan untuk menopang perang semakin meningkat, sehingga kegiatan penanaman untuk menghaslkan bahan pangan terus ditingkatkan. Dalam hal ini, organisasi Jawa Hokokai giat melakukan kampanye untuk meningkatkan usaha pengadaan pangan terutama beras dan Jagung. Tanah pertanian baru, bekas perkebunan dibuka untuk menambah produksi beras. Di Sumatera Timur, daerah bekas perkebunan yang luasnya ribuan hektar ditanami kembali sehingga menjadi daerah pertanian baru. Di tanah Karo juga dibuka lahan pertanian baru dengan menggunakan tenaga para tawanan. Di Kalimantan dan Silawesi juga dibuka tanah pertanian baru untuk menambah hasil beras. Untuk kepentingan penambahan lahan pertanian ini, Jepang melakukan penebangan hutan secara liar dan besar bauran. Di Pulau Jawa dilakukan penebangan hutan secara liar sekitar 500.000 hektar penebangan hutan secara liar dan berlebihan tersebut mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga timbullah erosi dan banjir pada musim penghujan. Penebangan hutan secara liar tersebut juga berdampak pada berkurangnya sumber mata air. Dengan demikian. Sekalipun tanah pertanian semakin luas tetapi kebutuhan pangan tetap tidak tercukupi. 

       Pemerintahan Jepang juga membuat berbagai kebijakan dalam bidang pertanian. Kebijakan itu diantaranya yaitu kebijakan untuk "wajib serah padi". Kebijakan ini menjadikan Jawa sebagai “Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya". Kebijakan ini melibatkan seluruh Asia Tenggara serta Asia Timur. Tiga kebijakan dalam penanaman jenis-jenis tanaman baru, seperti kapas yute-rosela, rami. dan jarak. Keadaan ini semakin menambah beban bagi pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Untuk mengatasi keadaan ini kemudian pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan beberapa ketentuan yang sangat ketat yang terkait dengan produksi padi.

a) Padi berada langsung di bawah pengawasan pemerintah Jepang. Hanya pemerintah Jepang yang berhak mengatur untuk produksi, pungutan dan penyaluran padi serta menentukan harganya. Dalam kaitan ini Jepang telah membentuk badan yang diberi nama Siokuryo Konri Zmusyo (Kantor pengelolaan Pangan).

 b) Penggiling dan pedagang padi tidak boleh beroperasi sendiri, harus diatur oleh Kantor Pengelolaan Pangan.

c) Para petani harus menjual hasil produksi padinya kepada pemerintah sesuai dengan kuota yang telah ditentukan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah Jepang.

   Begitu juga padi harus diserahkan ke penggilingan padi yang sudah ditunjuk pemerintah Jepang. Dalam hal ini, berlaku ketentuan hasil keseluruhan produksi. petani berhak 40%, kemudian 30% disetor kepada pemerintah melalui penggilingan yang telah ditunjuk dan 30% sisanya untuk persiapan bibit dengan disetor ke lumbung dan selama pendudukan Tirani Jepang kehidupan petani semakin merosot. Mereka tidak bisa menikmati hasi jerih payahnya sebagai petani. Karena hasil pertaniannya harus dijual dengan harga yang sudah ditentukan Jepang (boleh dikatakan diserahkan kepada penguasa Jepang), sehingga kehidupannya menjadi semakin menderita. Sebelum panen petani harus melaporkan kepada kue/70 (kepala dua). Kudio inilah yang menjadi ujung tombak pengumpulan has'l panen dari petani. Hasil panen itu ditimbang dengan ukuran “ kintalan" (atau kuintal yang sama dengan 100 kg), pada hal sebelumnya menggunakan ukuran daan( satu dacin kira-kira 65 kg).

Dalam rangka mengendalikan kebiiakan di bidang ekonomi. maka semua objek vital dan alat alat produksi dikuasai oleh Jepang dan di bawah pengawasan yang sangat ketat. Pemerintah Jepang juga mengeluarkan peraturan untuk mengalahkan perekonomian di bidang perkebunan. Perkebunan-perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Banyak perkebunan yang dirusak dan diganti dengan tanaman yang sesuai untuk keperluan biaya perang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. Beberapa perusahaan swasta Jepang yang menangani pabrik gula adalah Meiji Seito  Kaisya. Akibat kebijakan Jepang ini, tingkat kesejahteraan bangsa lndoneea terus merosot.

Dengan diterapkannya kebijakan ekonomi perang itu, ekonomi uang yang pernah dikembangkan masa pemerintahan Hindia Belanda tidak begitu populer. Bahkan bank bank yang pernah dikembangkan pemerintah Hindia Belanda dilikuidasi. Semua aset bank Selanjutnya, pada bulan April 1942. diumumkan suatu banking moratorium tentang adanya penangguhan pembayaran kewajiban kewajiban bank. Beberapa bulan kemudian. pimpinan tentara Jepang untuk Rilau Jawa yang berada di Jakarta, mengeluarkan ordonansi berupa perintah likuidasi untuk seluruh bank Belanda. Inggris dan beberapa bank Cina. Ordonansi serupajuga dikeluarkan oleh komando militer Jepang di Sngapura untuk bank bank di Sumatera, sedangkan kewenangan Iikuidasi bank bank di Kalimantan dan Great eastdiberikan kepada  Navy Ministry di Tokyo.

Fungsi dan tugas bank-bank yang dilikuidasi tersebut. kemudian diambil alih oleh bank bank tapang. seperti Yokohama Specie Bank, Tawan Bank, dan Mitsui Bank, yang pernah ada sebelumnya dan ditutup oleh Belanda ketika mulai pecah perang. Sebagai bank sirkulasi di Pulau Jawa Javache Bank dilikuidasi dibentuklah Nanpo Kaihatsu Ginko yang melanjutkan tugas tentara pendudukan Jepang dalam mengedarkan Invanson money yang dicetak di Jepang dalam tujuh denominasi, mulai dari satu hingga sepuluh gulden Uang Belanda kemudian digantikan oleh uang kepang.

2. Pengendalian di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macet. Jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Begitu juga tenaga pengajarnya mengalami penurunan secara signifikan. Muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatas. Mata pelajaran bahasa Indonesia  dijadikan mata pelajaran utama, sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian, bahasa Jepang menjadi mata pelajaran ya dan adat istiadat Jepang. Mereka juga harus melakukan kegiatan kerja bakti (kmrn/70.90). Kegiatan kerja bakti itu meliputi. pengumpulan bahan-bahan untuk perang. penanaman bahan makanan, penanaman pohon jarak. Perbaikan jalan dan pembersihan asrama. Para pelajar juga harus mengikuti kegiatan latihan jasmani dan kemiliteran. Mereka harus benar benar menjalankan semangat Jepang (Nippon Seishin). Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru dan melakukan gerak badan (taiso) serta seikere.

Akibat keputusan pemerintah Jepang tersebut. membuat angka buta huruf menjadi meningkat. Oleh karena itu. pemuda Indonesia mengadakan program pemberantasan buta huruf yang dipelopori oleh Putera. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kondis pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran. Kemunduran pendidikan itu juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah Jepang yang lebih berorientasi pada kemiliteran untuk kepentingan pertahanan Indonesia dibandingkan pendidikan. Banyak anak usia sekolah yang harus masuk organisasi semimiliter sehingga banyak anak yang meninggalkan bangku sekolah. Bagi Jepang, pelaksanaan pendidikan bagi rakyat indonesia bukan untuk membuat pandai tetapi dalam rangka untuk pembentukan kader- kader yang memelopori program Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Oleh karena itu, sekolah selalu menjadi tempat indoktrinas kejepangan.

3.   Pengerahan Romusa

    Berbagai kebijakan dan tindakan Jepang seperti disebutkan di atas telah membuat pendebagai sarana propaganda. Desa dengan diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga romusa  pengerahan tersebut disebut Romukhya yang ada di setiap daerah. Rakyat yang dijadikan romusa pada umumnya adalah rakyat yang bertenaga kasar. Pada awalnya, rakyat Indonesia melakukan tugas romusa secara sukarela. sehingga Jepang tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh tenaga. Sebab, rakyat sangat tertarik dengan propaganda tentara Jepang sehingga rakyat rela membantu untuk bekerja apa saja tanpa digaji. Oleh karena itu, di beberapa kota pernah terdapat beberapa romusa yang siasatnya sementara dan sukarela.       Romus sukarela terdiri atas para pegawai yang bekerja (tidak digaji) selama satu minggu di suatu tempat yang penting. Salah satu contoh ada rombongan dari Jakarta dipimpin oleh Soekarno. Para pekerja sukarela ini bekerja dalam suasana yang disebut “ Rekan Perjuangan Mati Matian". Akan tetapi, lama kelamaan karena kebutuhan yang terus meningkat di seluruh kawasan Asia Tenggara, pengerahan tenaga yang bersfat sukarela ini oleh pemerintah Jepang diubah menjadi sebuah keharusan dan paksaan.

Rakyat Indonesia yang menjadi romusa itu diperlakukan dengan tidak senonoh, tanpa mengenal perikemanusiaan. Mereka dipaksa bekerja sejak pagi hari sampai petang, tanpa makan dan pelayanan yang cukup. Padahal mereka melakukan pekerjaan kasar yang sangat memerlukan banyak asupan makanan dan istirahat. Mereka hanya dapat beristirahat pada malam hari. Kesehatan mereka tidak terurus Tidak jarang di antara mereka jatuh sakit bahkan mati kelaparan.

Untuk menutupi kekejamannya dan agar rakyat merasatidak dirugikan, sejak tahun 1943. Jepang melancarkan kampanye dan propaganda untuk menarik rakyat agar mau berangkat bekerja sebagai romusa. Untuk mengambil hati rakyat, Jepang memberi julukan mereka yang menjadi romusa itu sebagai " Pejuang Ekonomi" atau “ Pahlawan Pekerja". Para romusa itu diibaratkan sebagai orang orang yang sedang menunaikan tugas sucinya untuk memenangkan perang dalam Parang Asia Timur Raya. Pada periode itu sudah sekitar 300.000 tenaga romusa dikirim ke luar Jawa. Bahkan sampai ke luar negeri seperti ke burma, Muangthai, Vietnam, Serawak, dan Malaya Sebagian besar dari mereka ada yang kembali ke daerah asal, ada yang tetap tinggal di tempat kerja, tetapi kebanyakan mereka mati di tempat kerja.

Yang jelas penderitaan rakyat tidak berkurang tetapi justru semakin bertambah. Kehidupan rakyat benar benar menyedihkan. Bahan makanan sulit didapatkan karena banyak petani yang menjadi pekerja romusa. Gelandangan dikota-kota besar makin tumbuh Subur, seperti dikota Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan atau di bawah jembatan. Penyakit kudis menjangkiti masyarakat. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Akibatnya, barang-barang keperluan sulit didapatkan dan semakin sedikit jumlahnya. Masyarakat hidup dalam kesulitan. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya. bahkan mengalami inilas yang parah. Bahan bahan pakaian sulit didapatkan, bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian mereka. Obat-obatan juga sangat sulit didapatkan. Penderitaan rakyat Indonesia semakin tidak tertahankan.